Tersangka Korupsi Pajak BPHTB Tanjungpinang Tak Kunjung ditetapkan, Mahasiswa Demo Jaksa

Tanjungpinang, Wartapembaruan.com -- Penetapan tersangka kasus dugaan korupsi penggelapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang diduga dilakukan oleh salah satu Kabid di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang, Kejaksaan Negeri Tanjungpinang akhirnya didemo, Rabu (30/09/2020)

Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Peduli Kepulauan Riau tersebut menuntut pihak kejaksaan untuk segera mengumumkan tersangka dalam penanganan kasus dugaan korupsi yang merugikan negara sekitar 3 Milyar tersebut

"Kasus ini telah lama bergulir. Diawal tahun 2020 lalu, pihak kejaksaan berkali-kali sampaikan kepada publik bahwa penetapan tersangka menunggu hasil audit BPKP RI. Setelah hasil audit BPKP RI diserahkan sekita tiga bulan lalu, tersangka dan perkembangan kasus ini tak kunjung diketahui oleh publik."Kata  koridinator dua Alfirian Syahputra

Namun pada saat menggelar aksi unjuk rasa dalam rangka mendukung pemberantasan korupsi tersebut, pihak terpaksa berhenti menyampaikan aspirasi, dikarenakan pihak kepolisian membubarkan massa, dengan alasan tidak ada surat izin

"Kita hanya diamankan, ini udah kembali. Kalau terkait persoalan izin, memang dalam menyampaikan aspirasi tidak ada mengenal ijin, akan tetapi surat pemberitahuan aksi kepada pihak kepolisian, minimal 3x24 jam sebelum dilakukan aksi."Jelas Mahasiswa jurusan hukum di Universitas Maritim Raja Ali haji Tanjungpinang tersebut

UU nomor 9 tahun 1998 tetang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum, tidak ada mengenal izin, tegasnya

"UU nomor 9/1998 menjelaskan bahwa pasal 10 ayat (1 ) menjelaskan menyampaikan pendapat dimuka umum sebagai diatur dalam pasal 9 wajib diberitahukan kepada Polri secara tertulis.

Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 disampaikan oleh yang bersangkutan, pimpinan atau penanggung jawab kelompok."

Pemberitahuan yang dimaksud selambat-lambatnya 3x24 jam sebelum kegiatan dimulai dan telah diterima oleh Polri setempat

Pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 tersebut bahkan tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah maupun keagamaan, jelasnya

"Sekarang informasi yang dibangun kegiatan orasi kami ilegal, gak berizin. Sebutkan Undang-undang mana dalam menyampaikan pendapat harus mengantongi izin, ?. Kalau surat pemberitahuan iya, wajib. Dan kami telah serahkan kepada pihak kepolisian,"jelasnya

Hanya saja menurut memang pada saat penyerahan surat aksi tersebut kami tidak diberikan surat bukti tanda terima pemberitahuan surat aksi tersebut,"Kata Rian sembari menunjukkan surat pemberitahuan tertanggal 27 September 2020 itu

Yang dibutuhkan publik adalah pengusutan kasus dugaan korupsi pajak ini harus dituntaskan, mengingat kasus ini telah berjalan hampir dua tahun

"Audit BPKP RI udah lama diserahkan, kejaksaan harus menunjukkan sikap yang dapat dipercaya oleh publik dalam pemberantasan korupsi. Kita mensuport kejaksaan kok, ngapain kita diamankan, kita bukan perampok uang rakyat."Jelasnya

Aksi mahasiswa yang digelar di depan Kantor Kejaksaan Negeri Tanjungpinang Jalan Basuki Rahmat itu hanya berjalan sebentar, mengingat pihak kepolisian mengamankan para demonstran karena tidak memiliki izin

Penulis: Suaib

Baca Juga