Sejumlah Tokoh Hadiri Seminar Kebangsaan Berthema Muara Unjuk Rasa “NKRI Mau Dibawa Ke Mana?”

Jakarta, Wartapembaruan.com - Gelombang aksi unjuk rasa yang  dilakukan secara serentak  di seluruh pelesok negeri, akhir-akhir ini patut menjadi perhatian dan catatan bagi kita semua. Tak terkecuali yang dilakuaan di gedung DPR/MPR RI, di Istana, dan  di gedung DPRD yang ada di berbagai daerah, maupun yang terjadi di bumi Papua.

Bahkan demonstrasi yang terja terjadi di papua berujung dengan kerusuhan yang tidak hanya memakan korban harta benda, tetapi  juga korban jiwa atau meninggal dunia. Kejadian ini sungguh menorehkan luka  yang dalam di hati setiap anak negeri.

Berbagai dugaanpun  lalu muncul, adakah arus besar yang sedang memaksakan kehendak dari kelompok tertentu yang berseberangan dengan Pemerintah untuk berkuasa?.  Apa motif yang melatarbelakangi peristiwa ini? Siapa yang mendisain dan sebagainya?

Merespon situasi dan peristiwa nasional seperti tersebut diatas,  Indonews sebagai wadah yang selalu konsen dan prihatin atas situasi dan kondisi sosial politik bangsa merasa terpanggil untuk membedah setiap peristiwa bangsa ini dari beragama sudut pandang, dengan menyelenggarakan seminar dengan tema “Muara Unjuk Rasa: NKRI Mau Dibawa Ke Mana?”.

Seminar tersebut digelar di  Balai Sarwono, Jl. Madrasah No. 14, Kemang, Jakarta Selatan, pada Kamis, (3/10), dengan menghadirkan para narasember diantaranya adalah; Analis Ekonomi Politik, Christianto Wibisono, Analis Pertahanan dan Militer, Connie Rahakundini, Pengamat Sosial Politik dan Pegiat Media Sosial, Rudi S Kamri, dan Pengamat Intelijen, Suhendra Hadikuntono, Psikolog yang menangani teroris dan kaum Radikal, Kasandra, serta Pemimpin Redaksi Indonews, Asri Hadi selaku moderator acara.

Dalam seminar tersebut  dihadiri berbagai elemen masyarakat yang peduli dengan nasib bangsa Indonesia ke depannya, para akademisi, aktivist, dan rekan-rekan media. Hadir juga founder yang juga Pemimpin Umum Indonews, Rio Sarwono di mana, dalam kesempatan itu, Ia memberikan kata sambutannya.

Pengamat Sosial Politik Rudi S Kamri dalam pemaparannya mengatakan kegaduhan yang terjaid selama ini ada tujuan khusus dari kelompok tertentu seperti mafia migas, kelompok bekas order baru dan lain sebagai berupaya melengserkan Jokowi dengan memanfaatkan letupan-letupan kecil ini.

Maka dari itu, lanjut Rudi, saya menyarankan kepada Presiden agar membentuk tim untuk menyusun pasal-pasal ini untuk mendapatkan gambaran besar, sehingga presiden memperoleh gambaran utuh atas kasus dan kegaduhan yang terjadi akhir-akhir ini,"

"Beruntungnya, para pengawal Jokowi cukup kuat mengawal pemerintahan ini, sehingga sampai saat ini pemerintah Jokowi masih aman terkendali," ujar Rudi.

Hal senada juga disampaikan Pengamat Ekonomi Politik Christianto Wibisono. Ia mengatakan ada persengkokolan para elit dan politisi yang men-design aksi-aksi ini untuk mengulang kembali sejarah kelam masa lalu bangsa ini, rincinya sejarah 1966 dan 1968.

Menurutnya, skenario ini persis adalah daur ulang mirip penolakan laporan pertanggung jawaban Habibie yang berdampak pengunduran diri Habibie.

"Seperti penolakan BEM atas gesture Presiden menerima di Istana, Persis seperti kala Mayjen Soeharto menolak Presiden Sukarno ke Halim 1 Oktober 1965," kata Christianto.

Pengamat Intelijen, Suhendra Hadikuntono dalam penjelasannya mengatakan masalah pokok soal koflik selama ini adalah terletak pada masalah komunikasi pada tim intelijen. Peran inteligen saat ini tidak kuat.

Soal kasus-kasus selama ini, ia mencotohkan bagaimana peran intelijen ketika Indonesia berkonflik dengan Vietnam yang telah melakukan pelanggaran HAM terhadap orang-orang Indonesia di Vietnam. Kasusnya terselesaikan dengan senyap.

"Naluri Inteligen itu harus diasah. Saya berharap Presiden sudah paham dan juga bisa merasakan bahwa tanpa kemampuan unit intelijen yang kuat bisa mengancam stabilitas keamanan negara," ungkap Suhendra.

Sementara itu, Pengamat Pertahanan dan Militer, Connie Rahakundini mengatakan aksi-aksi selama ini merupakan wujud dari perang masa depan yakni peran media sosial. Maka dari itu, untuk menyelesaikannya tidak bisa dengan cara turun ke jalan.

Pemerintah, terutama TNI, harus membuat strategi dengan mengalokasikan anggaran besar dalam mengantisiapsi perang masa depan atau peran modern seperti yang terjadi beberapa pekan terakhir"

"Ancaman terbesar dari bangsa ini adalah mis-informastion dan propaganda sosial media. Sosial media itu paling berbahaya," terang Connie.

Diakhir acara, seluruh pembicara didaulat untuk berpose dengan tuan rumah Indonews, Rio Sarwono. "Terima kasih buat semua pembicara dan para peserta yang hadir dalam diskusi ini. Harapan kami, ini semua tak sekadar diskusi biasa, tapi berguna bagi utuhnya NKRI ke depan," ujar Rio.

Penulis:

Baca Juga