oleh

Pura-pura Miskin Asal Dapat Bantuan PKH dan Raskin, Diduga  Permainan Oknum Terkait

-Daerah-855 views

Simeulue, Wartapembaruan.com — SN yang tidak mau di sebut namanya membuat keterangan kepihak media bahwa di kecamatan Alafan banyak sekali menyalahi peraturan tentang dana bantuan fakir miskin

Warlina Wati juga menerima bantuan dana fakir miskin sedangkan suaminya PPL pertanian kec.Alafan Kontrak Daerah dan MPU Kec Alafan ditamba lagi seorang pengusaha rumahnya aja kurang lebih 30 MTR tuturnya

Sedemikian juga istri Kepala Desa Serafon Neni hidayanti juga menerima PKH dan Raskin tutur SN kepada awak media

Rosmila Wati penerima dana fakir miskin PKH dan juga dia sebagai istri ketua BPD desa lohokpaoh

Gusriana istri dari sul sairih Amin menerima dana fakir miskin PKH sedang mereka berdua kontrak pemerintahan pukesmas Alafan tutur SN kepada awak media

Seharusnya yang menerima seperti Cut Saina seorang janda yang hidupnya sangat Prihatin tidak pernah menerima PKH dan Raskin sampai saat ini tuturnya

Marni ati seorang janda tidak pernah merasakan bantuan dana fakir miskin seperti PKH dan Raskin.

Baca Juga:  TDO? Jiwa Organisatoris,Kritis dan Akademis, Jadi Target IMPAPASBAR Lhokseumawe

Ali Ahmad dan istrinya Nur haini juga tidak pernah merasakan bantuan PKH dan Raskin

Yang seharunya mereka ini yang layak menerima bantuan dana fakir miskin tapi diduga ada permainan oknum-oknum dinas terkait atau petugas lapangan yang menyalai peraturan masak mereka yang pejabat desa bisa tidak dikenal dan kontrak pemerinta atau purak pura-pura tidak tau ada apa ini sebenarnya begitu juga pendamping desa malah yang banyak mendapat saudara saudara pendamping desa tuturnya

Bagi warga yg penerima PKH uda mampu tapi masih menerima bantuan PKH dan tidak mengudurkan diri dikenakan UUD 14 tahun 2011. Seperti yang di jelaskan di bab V111 ketentuan pidana yg berbunyi pasal 42

Setiap orang yang memalsukan DATA Verifikasi dan Validasi sebagai mana di maksud dalam pasal 11 ayat 3 dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000.

Sedangkan Orang yang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 38 pidana .paling lama 5 tahun dan membayar denda palibg banyak Rp 500.000.000.

Baca Juga:  Ratusan Rumah Terendam Banjir di Kecamatan Maja Kabupaten Lebak

Rivi Hamdani sebagai Ketua Lembanga Pemberantas Korupsi ( LPK ) Provinsi Aceh merasa heran banyak pengaduan Masyarakat tentang PKH yang tidak tepat pada sasaran malah yang dapat diduga Aparat desa. Henoren Pemerintah dan Masyarakat yang mampu.

Mereka bisa menerima bantuan PKH diduga ada permainan di dinas terkait oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab

dalam hal ini kepada penegak Hukum yang ada di kabupaten simeulue agar mengambil sikap tegas hukum pidana penjara bagi oknum-oknum yang menyalagunakan wewenangnya dan masyarakat yang memalsukan data bantuan PKH karna telah mengambil hak fakir miskin seperti pasal yang di atas.

yang semestinya dinas terkait harus lebih kraktif dan jelih dan turun kelapangan cek kebenarannya jangan asal input dan cairkan
Karna dana itu hak fakir miskin bukan pejabat desa atau kontrak pemerintah tuturnya
(RH)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *