Pemkab Batanghari Tidak Punya Wewenang Melegalkan Tambang Rakyat “ILEGAL DRILLING”

JAMBI(Batanghari), WPcom -Pemkab Batanghari adalah perpanjangan tangan dari Pemerintah Provinsi dan Pusat, sebagai pemimpin yang dipilih rakyatnya selayaknya dia dapat meningkatkan kemakmuran rakyat serta memajukan daerah yang dia pimpin, kesusahan rakyatnya adalah kesusahan bagi dirinya sebagai bentuk tanggung jawab moral.

Demo Masyarakat Kec.Bajubang dari empat Desa meminta agar Pemerintah mencarikan solusi melegalkan Tambang Rakyat (Ilegal Drilling) di Pemkab Batanghari yang berlangsung selasa,01/10/2019 dari empat desa Bungku, Mekarjaya, Pompa air dan Sungkai.

Mereka datang menggunakan 6 unit kendaraan truk dan sepeda motor lebih ironis dari peserta bukan hanya pria dan wanita juga melibatkan anak-anak dalam demo.

Koordinator unjuk rasa Martono meminta jika sumur minyak ilegal ditutup mereka minta ganti rugi Rp 60jt/sumur massa juga meminta jika sumur minyak rakyat ditutup maka Sumur milik Pertamina juga harus ditutup, Martono juga menghimbau jika sumur minyak rakyat ditutup harus ada solusinya karena sejak ada aktivitas tambang rakyat ini ekonomi desa meningkatkan dan angka pengganguran menurun dikecamatan ini,ungkap Martono.

Menanggapi hal itu Staf Ahli Bupati Batanghari Drs.Suhabli mengatakan bahwa Pemkab Batanghari tidak memiliki wewenang untuk melegalkan Ilegal Drilling untuk melakukan aktivitas diwilayah Pemkab Batanghari.

Kejadian serupa juga juga pernah terjadi di kabupaten Muba (Sumsel) 17 /09/2019 masyarakat Muba dari enam Kecamatan melakuakan unjuk rasa untuk melakukan penambangan dan pengolahan minyak Ilegal Drilling namun Bupati Muba (Sumsel) Dodi Reza Alex, anak mantan Gubernur Sumsel Alex Nurdin, menghimbau dan menekankan kepada masyarakat untuk sama-sama duduk bersama mencari solusi nya dan tidak melakukan tindakan yang anarkis dia juga merasa apa keluhan warga nya.

Sebenarnya hal yang serupa juga harus bisa dilakukan Bupati Batanghari kepada masyarakat untuk mencari solusi dan upaya apa yang dilakukan bukan hanya mendelegasikan melalui Staf ahlinya kepada masyarakat.

Dalam kondisi ekonomi negara yang tidak stabil harga karet tidak pernah membaik masyarakat Batanghari hanya mengharapkan dari dua komoditas sawit dan karet sebagian penghasilannya,pemerintah seharusnya bisa melihat dan mencari solusinya seperti yang kita ketahui banyak lahan kebun masyarakat terbakar akibat KARHUTLA . "Ungkapnya ke WPcom".

Walaupun aparat bersama Pertamina sering mengadakan razia masyarakat juga tetap melakukan kegiatan penambangan dan pengolahan karena rakyat butuh makan dan kelangsungan hidup dikarenakan kondisi ekonomi serta mata pencaharian yang terhimpit,kami kadang bosan mendengarnya jika pada saat ada razia Penambangan dan Pengolahan tambang minyak rakyat ditutup bahkan sudah banyak pelaku yang tertangkap tapi tidak beberapa lama kemudian Penambangan dan Pengolahan Ilegal kembali berjalan bahkan kami juga menyediakan biaya yang bisa dibilang tidak sedikit untuk oknum pejabat dan oknum aparat berupa "uang koordinasi" bahkan wartawan WPcom menanyakan jika ijin bisa dikeluarkan apakah warga siap membayar pajak kepada pemerintah daerah warga dengan spontan kami siap jika itu untuk negara "ungkap warga" (Liston/Jmb)

Penulis:

Baca Juga