LSM Bentar, Pertanyakan Pembangunan Drainase di Dua Kecamatan

Ena Suharana, Koordinator LSM Bentar Banten mengatakan, berdasarkan laporan pengaduan masyarakat dan pernyataan secara  tertulis yang diterima pihaknya, ada pengerjaan fisik pembangunan drainase di Desa Sawarna Timur sebanyak delapan titik,   yang mana sebayak Enam titik diduga sebagiannya dikerjakan sejak tahun 2018 akhir lalu dan sebagiannya lagi baru dikerjakan ditahun  2019. Bahkan dia juga menduga pembangunan tersebut telah terjadi sub kontraktuil, serta saat dilakukan pembangunan tidak dibuat galian pondasi. Sedangkan satu titik untuk yang di Desa Cikatomas seusai  dikerjakan langsung ambruk kembali.Ena meminta, apabila pembangunan yang dilakukan tidak sesuai spek, yang diantaraya didugaan tidak memakai galian pondasi, itu harus dibongkar. Karena pembangunan itu harus sesuai RAB. Dia mengaku, dalam hal ini pihaknya hanya ingin melakukan pencegahan sebelum terjadinya pembangunan yang menyeleweng. Sehingga pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten tidak dipandang buruk oleh masyarakat.

LEBAK, Wartapembaruan.com -  Diantaranya Kecamatan Bayah dan Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak, diantaranya yang ada di Desa Sawarna Timur, dan Desa Cikatomas. Pembanguan itu diduga tidak sesuai spek atau Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Ena Suharana, Koordinator LSM Bentar Banten mengatakan, berdasarkan laporan pengaduan masyarakat dan pernyataan secara  tertulis yang diterima pihaknya, ada pengerjaan fisik pembangunan drainase di Desa Sawarna Timur sebanyak delapan titik,   yang mana sebayak Enam titik diduga sebagiannya dikerjakan sejak tahun 2018 akhir lalu dan sebagiannya lagi baru dikerjakan ditahun  2019. Bahkan dia juga menduga pembangunan tersebut telah terjadi sub kontraktuil, serta saat dilakukan pembangunan tidak dibuat galian pondasi. Sedangkan satu titik untuk yang di Desa Cikatomas seusai  dikerjakan langsung ambruk kembali.

"Kami mempertanyakan fungsi dari konsultan pengawasan, dan pengawas intern dari Disperkim itu sendiri, sejauh mana pengawasannya. Karena ketika pengerjaan dilaksanakan ditahun 2018 akhir lalu salah satu masyarakat sawarna timur bernama Bendi telah mempertanyakan proyek yang dikerjakannya itu tidak ada papan anggarannya. Sehingga-red, pengerjaan tersebut sempat dihentikan dan dilanjutkan kembali ditahun 2019. " kata Ena saat ditemui seusai melakukan audiensi dengan Disperkim Provinsi Banten, di KP3B, Kota Serang. Kamis (3/10/3019).

Ena membeberkan, pihak Disperkim Provinsi Banten dalam audiensi mengaku apabila pembangunan dilakukan pada 2018 itu merupakan bukan programnya dan bukan perintahnya, bahkan mengaku belum PHO dan belum dilakukan pembayaran sepeserpun.

"Apabila pihak Dinas Perkim Privinsi Banten tidak bisa memberikan pernyataan yang subtansial, bahwa itu memang belum dibayar sepeser pun. Maka  kami akan melaporkan hal ini ke ranah hukum" tegas Ena.

Ena meminta, apabila pembangunan yang dilakukan tidak sesuai spek, yang diantaraya didugaan tidak memakai galian pondasi, itu harus dibongkar. Karena pembangunan itu harus sesuai RAB. Dia mengaku, dalam hal ini pihaknya hanya ingin melakukan pencegahan sebelum terjadinya pembangunan yang menyeleweng. Sehingga pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten tidak dipandang buruk oleh masyarakat.

"Kami tidak ingin hal itu terjadi, karena bagaimanapun kami ingin pembangunan di banten ini maju dan sesuai dengan ketentuan," ucapnya.

Sementara Karsam selaku yang mewakili kadis perkim mengatakan, pembangunan drainase di sawarna timur yang diduga pelaksanananya di 2018, itu bukan program Disperkim Provinsi Banten. Karena untuk 2018 tidak ada perintah pengerjaan yang harus Dilakukan pihkanya di wilayah itu.

"Kita pekerjaan berada di tahun 2019. Informasi yang diajukan sebelumnya emang sudah ditindaklnjuti ke lapangan, dengan melakukan kunjungan langsung ke lapangan," ucapnya saat menerima audiensi dari LSM Betar di Kantor Disperkim Banten.

Dia menurutkan, kegiatan pembanguann drainase ini memang masih berjalan, tetapi sampai saat ini belum dilakukan pembayaran sepeserpun terkait pembangunan yang ada di sawarna timur. Bahkan di PHO saja belum.

Lanjutnya, untuk persoalan PHO pihaknya akan berkordinasi dengan Pimpinan Disperkim Banten, inspektorat Banten, Konsultan Supervisi, serta pengawas. Hal itu dilakukan guna memastikan, dan melakukan kroscek kambali kaitan pembangunan yang ada di sawarna timur, termasuk yang diduga tumpang tindih dengan bangunan lama.

"Disini kami hati-hati sekali, tidak berani mengambil sikap langsung dibayar. Kami akan kroscek terlebih dahulu. Agar ketika sudah dibayar tidak terjadi masalah," katanya.

Selain itu Ketua Umum LSM Bentar Ahmad Yani, menegaskan, apabila pihak Disperkim tidak trasfarans maka sesuai dengan apa yang disampaikan Koordinator kami sebelumnya, kami akan laporkan hal ini ke ranah Hukum. Tegasnya.(abdul)

Penulis:

Baca Juga