Kepala BPKP Lampung ; Sanksi Pidana ! Jika merekayasa Harga Paket Sembako Covid 19

Bandar Lampung, wartapembaruan.com -
Kepala BPKP Lampung "Kisyadi" yang didampingi"Hardono" koordinator pengawasan bidang investigasi mengatakan bahwa pihaknya belum menurunkan Tim untuk audit, tetapi kami sudah koordinasi dengan Inspektorat provinsi Lampung, kata Kisyadi saat disambangi dikantor BPKP Lampung di jalan Basuki Rahmat, teluk Betung bandar Lampung, (23/20)

Kemudian jika terdapat sanksi pidana, pihaknya mengatakan ! Apabila terdapat niat jahat antara antara PPK maupun dengan pihak terkait dengan merekayasa untuk mendapatkan sesuatu dari harga yang dinaikan tersebut nantinya pihak penegak hukum yang menanganin persoalan tersebut.

BPKP dalam hal ini melakukan pengawalan dan pendampingan Ditahap awal disaat pengadaan, BPKP dan APIP Daerah provinsi dan kabupaten /kota memastikan bahwa prosedur dalam rangka pengadaan bansos maupun yang berkaitan dengan Covid 19 itu harus sesuai dengan ketetapan LKPP terutama dalam aturan surat Edaran (SE) kepala LKPP nomor : 3 tahun 2020 , terang Kisyadi

Pihaknya, memastikan tahapan-tahapan dan prosedur tersebut ditaati oleh PPK . PPK yang sudah ditetapkan kemudian menunjuk penyedia yang dianggap mampu, Referensi bisa melalui E-Katalog dan penyedia yang memiliki kampuan dan berpengalaman, serta sanggup untuk mengadakan barang yang diperlukan, kemudian membuat surat pesanan sesuai harga yang yang ditawarkan oleh penyedia.

Untuk pembuktian harga tersebut wajar atau tidak wajar, Kisyadi menjelaskan ! Pertama ; PPK itu diwajibkan untuk meminta bukti kewajaran harga dari penyedia, setelah pengadaan yang dibayar,

Setelah barang tersebut dibayar maka PPK dapat meminta APIP untuk melakukan audit atas kewajaran harga , kalau ditemukan terdapat harga yang tidak wajar dalam konteks kondisi yang tidak wajar , karena situasi pandemi Covid /darurat,

kemudian masuk tahapan audit terkait kewajaran harga tersebut, Kalau ditemukan ternyata ada penyedia yang seenaknya meningkatkan atau menaikan harga tidak sesuai dengan kondisi pada saat barang tersebut diadakan, kewajiban penyedia harus menyetorkan /mengembalikan ke kas daerah .ujar Kisyadi

Pihaknya juga menegaskan jika terdapat kongkalingkong (permainan) dari pihak tertentu misalnya ada unsur dan niat jahat ASN dan pihak tertentu, maka sesuai dengan perintah presiden Joko widodo ! pihak-pihak yang berniat jahat, Presiden mengatakan ! " Gigit yang keras " kata Kisyadi, seraya menirukan ucapan presiden Jokowi.

Dan sebaliknya jika tidak ada niat jahat, sepanjang pihak penyedia (Rekanan) yang menaikan harga, yang harus dilakukan adalah adalah Rekanan diharuskan setor untuk menyelamatkan uang negara dimasukan dikas daerah dari harga tidak wajar dengan kondisi yang tidak wajar.

BPKP mengawal dari sisi Refocussing dan realokasi anggaran, supaya anggaran tersebut dialokasikan fokus penanganan Covid 19 , terutama bidang kesehatan, jaring pengaman sosial , dan pemulihan ekonomi.

Setelah dilakukan Refocussing termasuk penyesuaian sesuai SKB (surat keputusan bersama) menteri dalam negeri dan menteri keuangan tinggal realisasinya sangat tergantung, kalau pengadaan maka kembali pada aturan LKPP, baik pengadaan barang ataupun pengadaan konstruksi.pungkas Kisyadi

Sementara Kalau pengujian atas kewajaran harga ini berbeda dengan kondisi normal ; adanya lelang, adanya pengadaan langsung,
Kemudian, kewajaran harga diuji oleh ULP karena disana terdapat alat yang dinamai HPS. Kata Kisyadi.

Pihaknya melanjutkan, Disaat Pandemi Covid 19 saat ini maka tahapan pengujian harga tidak dilakukan oleh ULP ataupun PPK ! Yang melakukan pengujian adalah pada saat dilakukan audit, Pada saat dilakukan audit nantinya terdapat kemahalan harga maka sanksi yang diberikan penyedia wajib untuk setor atau pengembalian kekas Daerah.

Baca Juga