oleh

Kabid Persidangan DPRK Simeulue Diduga Melenyapkan Bukti Dokumen Notulensi 2017 Sebesar Rp 1,1 Milliar dan 2018 Rp 1 Milliar

-Daerah-964 views

Simeulue, Wartapembaruan.com — Ihya Ulumudin salah seorang anggota DPRK Simeulue saat dijumpai awak media menanyakan tentang keterangan dari Ketua Lembaga Pemberantas Korupsi (LPK) DPD Provinsi Aceh Rivi Hamdani.

Bahwa Ketua LPK Aceh memintak NOTULENSI Persidanga DPRK Simeulue tahun 2017-2018 Kepada Kabid Persidangan tapi tidak ada tutur awak media kepada salah seorang anggota DPRK kab.Simeulue.

Ihya Ulumuddin kalau soal NOTULENSI terutama sekali setiap rapat itu terjadwal atau teragenda dibuktikan adanya surat undangan semua anggota Dewan dan SKPK sehingga kemudian atas undangan itu rapat dapat dilakukan ditingkat manapun kalau terkait dengan anggaran antara BANGGAR DPRK berserta tim anggaran Kab.Simeulue dan SKPK terkait Seharusnya setiap hasil rapat yang telah di sepakati melalui musyawarah BANGGAR SKPK itu harus ada NOTULENSI tuturnya

Ihya Ulumuddin mengatakan kepada awak media. Kalau teman-teman media atau lembaga ingin informasi atau dokumen terkait dengan NOTULENSI hasil rapat DPRK bisa di mintak kepada Sekwan dan hubungi bagian Kabid Persidangan tuturnya

Salah satu media mengatakan kepada Ihya Ulumuddin bahwasanya Ketua Lembaga Pemberantas Korupsi (LPK) Aceh Rivi Hamdani Sudah datang menjumpai Pak Sekwan DPRK Simeulue tapi jawab Sekwan kepada Ketua LPK Bahwa sudah diarahkan untuk mencari NOTULENSI tersebut menjelang dua hari kedepannya Ketua LPK kembali menjumpai Sekwan DPRK Simeulue jawaban Sekwan DPRK Simeulue kepada Ketua LPK Saya sudah berusaha tapi tidak ada Sebenarnya Notulensi itu ada tapi saat saya tanyak ke Kabid Persidangan dia mengataka tidak ada merasa heran tuturnya

Baca Juga:  Satlantas Polres Kampar Turunkan Tim Urai Macet di Jalan Lintas Riau - Sumbar

Karna semua Notulensi itu ada tapi di kabid persidangan tempat penyimpanannya tuturnya kepda ketua LPK Aceh tutur salah satu awak media kepada salah seorang anggota DPRK Simeulue

Ihya Ulumuddin mengatakan kepada awak media kalau saya Pribadi terkait dengan perbedaan jawaban antara Sekwan dan Kepala Kabid Persidangan itu saya tidak bisa jawab

Karna itu seharusnya ada Natulensi tuturnya. Karna  setiap informasi dan dokumen yang sifatnya bukan rahasia apalagi di bahas di DPRK hak poblik untuk mengetahuinya

Saran saya baik siapapun jangan terkesan kemudian menutupinya informasi ini.
Dan saya salah seorang anggota BANGGAR pada saat itu tuturnya Ihya Ulumuddin kepada awak media

Baca Juga:  Antisipasi Bencana, Polda Banten Gelar Kegiatan Penanaman Pohon

Ihya Ulumuddin Sangat mendukung dan mendorong Kegiatan Lembaga Pemberantas Korupsi ( LPK ) Provinsi Aceh. dengan Kehadirannya LPK

Untuk menuntaskan semua Praktek Korupsi yang ada di pulau Simeulue ini
Sehingga kemudian Anggaran kita lebih tepat pada sasaran dan lebih bermanfaat.

Bisa memutuskan tali Rantai Korupsi yang selama ini Sudah menjadi rahasia umum.
Oleh sebab itu apapun dokumen yang di butuhkan teman-teman media dan Lembaga kami sebagai anggota BANGGAR DPRK siap mendukung dan siap memfasilitasi tuturnya

Dalam hal ini Ketua Lembaga Pemberantas Korupsi (LPK) DPD Aceh Rivi Hamdani akan melaporkan kerana hukum karna diduga Kabid Persidang DPRK Simeulue telah menghilangkan Bukti Dokumen Notulensi DPRK 2017.1.1 M. dan 2018 1. M sedangkan Notulensi tersebut Bahan perbandingan ada hubungannya tentan dana siluman 9.6 M yang di Mintak dari penegak hukum Jakarta Pusat tuturnya ketua LPK kepada awak media.
(RH)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *