Jokowi dan Parpol Sepakat Tak Perlu Perppu KPK

Surya Paloh
Jakarta, Wartapembaruan.com -Desakan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan peraturan pemerintah pengganti UU (Perppu) KPK muncul dari sejumlah kelompok masyarakat. Namun Jokowi disebut tidak akan mengambil langkah itu.

Menurut Ketum Partai NasDem Surya Paloh, usulan Perppu KPK dibahas saat Jokowi dan ketum parpol koalisi bertemu pada Senin (30/9) malam. Menurutnya, aspirasi penerbitan Perppu KPK dari demo mahasiswa adalah pemikiran yang kritis. Namun, saat ini, UU KPK yang telah disahkan juga sedang digugat ke Mahkamah Konstitusi.
"Karena sudah masuk pada persengketaan di Mahkamah Konstitusi (MK), ya salah juga kalau mengeluarkan Perppu. Jadi kita tunggu dulu bagaimana proses di MK melanjutkan gugatan itu. Jadi yang jelas presiden bersama seluruh partai-partai pengusungnya mempunyai satu bahasa yang sama," kata Surya Paloh di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10).
"Untuk sementara nggak ada. Belum terpikirkan mengeluarkan Perppu," sambungnya.
Surya Paloh berpendapat masalah UU KPK sudah bergulir ke ranah yudisial.
Dia khawatir Jokowi bisa dimakzulkan jika menerbitkan Perppu KPK.
"Mungkin masyarakat dan anak-anak mahasiswa tidak tahu kalau sudah masuk ke ranah sana, presiden kita paksa keluarkan Perppu, ini justru dipolitisir. Salah-salah presiden bisa di-impeach karena itu. Salah-salah lho," ujarnya.
"Ini harus ditanya ahli hukum tata negara. Coba deh, ini pasti ada pemikiran-pemikiran baru. Kalau itu tuntutan pada anak-anak itu melihat itu. Tapi sejumlah produk UU yang tertunda tetap akan tertunda," lanjut Surya Paloh.
Desakan Penerbitan Perppu KPK
Dalam kesempatan sebelumnya, sejumlah pakar telah mendorong Jokowi berani saja mengeluarkan Perppu untuk mencabut UU KPK baru. Pakar hukum tata negara Hifdzil Alim menilai pertimbangan Jokowi menerbitkan Perppu UU KPK sebagai momentum keseriusan komitmen pemberantasan korupsi. Jokowi diminta kembali menjadi Presiden pilihan rakyat.
"Jokowi harus kembali ke khitahnya sebagai presiden pilihan rakyat, bukan semata pilihan partai," kata Hifdzil.
Sementara itu, peneliti Pusako Feri Amsari meminta Presiden Joko Widodo segera mengeluarkan Perppu KPK. Menurutnya, Jokowi tak perlu ragu menerbitkan Perppu karena kekuasaan tertinggi berada di tangan presiden.
"Tidak ada yang perlu diragukan Pak Jokowi, apa pun ancaman yang sedang dilayangkan pihak-pihak tertentu kepada presiden perlu diketahui bahwa kekuasaan presiden adalah kekuasaan inti dalam sistem presidensial," kata Feri Amsari
Mantan Ketua MK Mahfud Md secara gamblang menyatakan penerbitan Perppu tidak mengandung risiko pemakzulan. "Tidak ada konsekuensi pidana. Itu nakut-nakuti saja. Impeachment dari mana? Kalau Perppu nggak bener ya ditolak DPR," kata Mahfud.
Tak Perlu Takut
Di bagian lain, peneliti Pusako Feri Amsari meminta Presiden Joko Widodo segera mengeluarkan Perppu KPK. Menurutnya, Jokowi tak perlu ragu menerbitkan Perppu sebab kekuasaan tertinggi berada di tangan presiden.
"Tidak ada yang perlu diragukan Pak Jokowi, apapun ancaman yang sedang dilayangkan pihak-pihak tertentu kepada presiden perlu diketahui bahwa kekuasaan presiden adalah kekuasaan inti dalam sistem presidensial," kata Feri Amsari saat dihubungi, Selasa (1/10) malam.
Feri mengatakan Jokowi harus segera mengeluarkan Perppu agar kepercayaan rakyat kepadanya semakin tinggi. Sebab, dia menilai sikap rakyat lah yang bisa merusak kekuasaan presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
"Presiden akan punya banyak kekuatan kalau kemudian ada pihak-pihak tertentu mengganggu gugat kewenangannya. Satu-satunya yang bisa merusak kekuasaan presiden adalah sikap rakyat, kepercayaan rakyat kepada dirinya," ujar Feri.
Sehingga, ia mengatakan Jokowi saat ini sebenarnya memiliki kekuatan dalam pemerintah. Sebab, dalam sistem presidential, saat ini Jokowi tidak mudah diberhentikan kecuali memang melakukan pelanggaran konstitusi.
"Kecuali dia betul-betul melanggar konstitusi rakyat mendorong untuk dia diberhentikan, parpol kemudian menjebaknya, maka dia mudah untuk diberhentikan. Selain dari luar itu dia tak akan mudah diberhentikan, kalau partai saja coba untuk berhentikan dia, dia akan punya fase banyak sekali harus meyakinkan jumlah anggota DPR, meyakinkan sidang di MK, berhadapan dengan publik luas," ucap Feri.
Menurut Feri, selama publik mendukung Jokowi untuk mengeluarkan Perppu KPK tidak perlu takut dengan partai politik. Karena itu, Feri meminta Jokowi menunjukkan sikap yang tegas.
"Sepanjang publik mengakui sikap dan langkahnya partai akan mengikuti presiden. Jadi berbahaya, ini ujian bagi presiden, kalau presiden menghamba pada partai politik maka akan sepanjang 5 tahun itu dia akan diperbudak oleh parpol, karena dia tidak mendapat keyakinan publik. Sebaliknya kalau dia mendapatkan keyakinan publik dengan kebijakannya, parpol malah akan mudah dibalikkan oleh presiden agar bekerja demi kepentingan publik. Kalau presiden ragu, was-was, sejauh mana degub jantung keberanian berdetak, kalau tidak berani ya susah," tuturnya.
Buka Dialog
Sementara itu, Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, Dheatantra Dimas mengatakan BEM Trisakti berencana ingin menemui Presiden Joko Widodo membahas soal Perppu UU KPK. Sebab, Dimas mengatakan tuntutan mahasiswa tetap mendesak Jokowi untuk mengeluarkan Perppu UU KPK.
"Sebenarnya kalau dari teman-teman Trisakti dan universitas sekitar itu kan goal kita satu belum tercapai soal Perppu UU KPK dan perppu itu bersinggungan dengan Presiden Joko Widodo karena beliau yang bisa mengeluarkan perppu pengganti UU KPK. Itu yang kita dorong, mungkin dalam waktu dekat akan buka dialog dengan istana terkait perppu nanti bersama universitas yang lainnya," kata Dimas.
Dimas mengatakan rencana bertemu dengan Jokowi kemungkinan dilakukan pada minggu ini. Ia mengatakan pihaknya juga mengultimatum akan mengelar aksi besar-besaran jika tuntutannya tidak direspons baik oleh Jokowi.
"Nanti kita beri ultimatum juga kalau tidak ada kepastian, kita akan turun aksi besar-besaran lagi. Kita turun ke jalan itu tahu maksudnya apa, kalau banyak yang anarkis bukan tujuan dari mahasiswa lagi," ujarnya.
Ia menegaskan aksi yang digelar para mahasiswa merupakan aksi damai. Menurutnya, apa yang dilakukan para mahasiswa mewakili aspirasi dari masyarakat.
"Tentu kami aksi damai, kami tegaskan kalau ada anarkis dan pembakaran itu bukan ulah mahasiswa itu mungkin dari masyarakat sipil dan teman yang anarki. Kita kan deklarasi kan aksi damai, jangan sampai masyarakat kecewa dengan mahasiswa," tuturnya.
Untuk itu, Dimas meminta polisi agar tidak bersikap represif saat mengamankan aksi mahasiswa. Karena, menurutnya tindakan represif justru akan menambah situasi semakin tegang.
"Kami juga mengecam teman kita yang meninggal ditembak di Kendari. Harapannya polisi tidak melakukan tindakan agresif, harus sesuai dengan perkap. Dan kemudian kita juga ingin dalam menjaga aksi mahasiswa itu tidak represif dengan memukul, kita ingin kan aksi damai, kita ingin dari polisi juga damai jangan sampai kayak kemarin ada gas air mata ke kampus Atma Jaya, polisi masuk kampus kan nggak boleh," sebutnya. (detikcom)
Penulis:

Baca Juga