Informasi APBDes Desa Sei Penggantungan Tidak Transparan

Panai Hilir,Labuhanbatu, WP.com – Informasi terkait transparansi penggunaan Dana Desa (DD) merupakan hak setiap masyarakat yang ingin mendapatkan informasinya, hak untuk mendapatkan informasi terkait kegiatan yang berurusan dengan kegiatan publik dijamin oleh undang-undang yang dituliskan pada salah satu produk hukum Indonesia Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Namun ada pembatasan hak masyarakat yang terjadi di Desa Sei Penggantungan Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara. Pada Senin, 10 Juni 2019 beberapa pemuda desa yang juga sekaligus anggota dari Forum Pemuda Desa (Formudes) melakukan kunjungan ke Kantor Desa Sei Penggantungan untuk menanyakan informasi terkait informasi yang beredar ditengah masyarakat bahwa ada beberapa kejanggalan penggunaan Dana Desa (DD) tahun 2018 yang dianggap tidak sesuai.

Tidak sesuai harapan, para pemuda tidak mendapatkan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan. Sapon Rinaldi yang merupakan Kepala Desa Sei Penggantungan selalu memberikan jawaban yang tidak tepat. Satu hal yang dipertanyakan oleh saudara Boni Tamba, S.H. salah satu pemuda yang ikut dalam kunjungan ke kantor kepala desa beberapa waktu lalu isu-isu yang simpang siur ditengah masyarakat.

“Jadi satu hal lah pak, supaya ini tidak simpang siur. Apalah yang meyakinkan kami (masyarakat) bahwasannya pengeluaran dana desa yang bapak gunakan sesuai arahan (kepala desa). Apalah yang bisa kami lihat dan dapatkan pengeluaran dana desa itu bapak jalankan sebagaimana mestinya,” tanya Boni

Baca Juga:  BNN Kembali Gagalkan Transaksasi Narkoba Jenis Sabu Seberat 38 Kg di Kalimantan Timur

Kepala desa hanya menjawab “sesuai dengan APBDes yang kita pajangkan kemarin jika ada kejanggalan yang tidak sesuai dengan standard barulah kalian pertanyakan, kecuali ada di APBDes yang kita pajangkan yang tidak kita kerjakan baru kalian pertanyakan,” ujar Sapon

Bahkan beliau (kepala desa) beranggapan bahwa kunjugan pemuda desa ke kantor desa hanya wacana saja yang melihat berita di televisi. Sapon juga meminta dengan tegas bukti dari desa lain tentang pemberian transparansi yang jelas dan detail terkait pengeluaran desa . Kemudian beliau (kepala desa) mengatakan jika ada program kami atau pengeluaran dari APBDes yang yang tidak sesuai silahkan dipertanyakan.

Kemudian seorang pemuda Sappe Tua Panggabean mempertanyakan salah satu pengeluaran APBDes yang digunakan kepala desa berlebihan terkait Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan juga Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.

“Jadi begini pak, kami lihat didepan kantor Desa ini bahwa ada pengeluaran Kegiatan Pembinaan Keagamaan sebanyak 135.400.000/tahun dan juga Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga sebanyak 68.975.000, padahal kami tidak melihat adanya kegiatan pembinaan keagamaan dan keolahragaan di desa Sei Penggantungan ini, Lalu pembiayaan Operasional Kantor Desa mencapai 285.065.100, bagaimana bapak menjelaskan ini,” tanya Sappe Panggabean

Beliau (kepala desa) hanya memberikan tanggapan “terkait pembinaan olahraga itu sudah termasuk kegiatan 17 Agustus,” jawab Kades.

Baca Juga:  Diduga Melakukan Penyalahgunaan Narkotika, Warga Desa Nambo Udik Diciduk Sat Narkoba Polres Serang Kabupaten

Tentang pembiayaan operasional kantor desa mencapai 285.065.100, Kepala Desa Sapon Rinaldi sempat memanggil sekretaris desa dan pegawai kantor untuk membantu menjawab kunjungan Formudes.

Kepala Desa mengatakan bahwa biaya pengeluaran operasional kantor desa untuk melengkapi perlengkapan iventaris kantor, komputer, meja dan juga ATK. Padahal kantor kepala desa tidak didirikan pada masa jabatan beliau (kepala desa) yang harus melengkapi keseluruhan inventaris dalam kantor sehingga tidak menghabiskan biaya yang banyak.

Ditempat terpisah, Parulian Limbong salah satu putra kelahiran desa Sei Penggantungan di Medan mengatakan kalau Dana Desa itu memang harus transparan agar tidak menimbulkan isu miring di tengah masyarakat desa.

“Saya rasa apa yang dilakukan adik-adik pemuda desa itu adalah salah satu intruksi Presiden. Presiden mengatakan agar masyarakat turut andil mengkawal Dana Desa agar tepat sasaran,” ujar Parulian

Ia juga mengatakan bahwa masyarakat desa berhak memperoleh informasi tentang Dana Desa dan APBDes.

“Jika Kades tak memberikan informasi tersebut, itu artinya Ia telah melanggar Permendagri No.20 tahun 2018. Pemuda sebagai bagian dari masyarakat desa juga berhak memperoleh informasi itu karena telah diatur dalam Permendagri No.20 tahun 2018 pasal 72 ayat 2 dan juga Undang-Undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik,” tutup Parulian