Gerakan Mahasiswa Nasional lndonesia, Menggugat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak

Lebak, Wartapembaruan.com --Aksi damai yang di mulai dari makam Pahlawan sampai pertigaan alun alun Rangkasbitung dan DPRD Lebak. pada hari Rabu 20/11/2019.

Pancasila sila ke-5 sudah jelas berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat lndonesia yang berarti dimana keadilan harus di rasakan oleh seluruh rakyat lndonesia,termasuk di wilayah Kabupaten Lebak,akan tetapi pada saat ini kenyataannya tidak sesuai dengan amanat Pancasila tersebut karena di Kabupaten Lebak masih banyak terjadi kesenjangan sosial.

https://youtu.be/5PCzua0hC_4

Karena dalam buku di bawah Bendera Revolusi Bung Karno,pernah menjelaskan makna Sosio Nasionalisme salah satu sila dalam Trisila.

Bung Karno menjelaskan Sosio Nasionalisme ialah memperbaiki keadaan keadaan di dalam masyarakat itu sehingga keadaan yang kini pincang menjadi keadaan yang sempurna.
Tidak ada kaum yang tertindas,tidak ada kaum yang celaka dan tidak ada kaum yang papa sengsara.

Maka kami Organisasi Nasional yang berhaluan pada pemikiran Bung Karno menjadi garda terdepan ketika menemukan kesenjangan sosial yang terjadi di wilayah Kabupaten Lebak.

Masalah kesenjangan sosial tersebut sebenarnya dapat terselesaikan jika tugas dan fungsi DPRD selaku wakil rakyat itu berjalan dengan baik DPRD Kabupaten Lebak sebagai representasi rakyat Kabupaten Lebak mempunyai tugas dan fungsi, Legislasi sesuai UU 17 tahun 2014 yaitu fungsi legislasi control ingin dan budgeting dengan demikian secara idealnya DPRD harus membuat Perda yang pro rakyat.budgeting yaitu perancangan APBD yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan control ingin yaitu pengawasan dalam pelaksanaan Perda dan program Pemerintah eksekutif.

Akan tetapi kami DPC GMNl LEBAK menilai kurang maksimalnya tugas dan fungsi DPRD dalam hal controling.

Hal itu bisa di lihat dari pembangunan infrastruktur yang kurang merata dan kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan dalam perwujudan Visi dan Misi Bupati Kabupaten Lebak Terpilih.

Maka dalam hal ini kami DPC GMNl LEBAK menuntut dan menggugat DPRD Kabupaten Lebak untuk segera meningkatkan,CONTROLlNG ATAU PENGAWASAN diantaranya.

1.Pembangunan infrastuktur seluruh wilayah Kabupaten Lebak yang berkeadilan.
2.Pelayannan dan fungsi P2TP2A.
3.peningkatan kualitas SDM di pelosok wilayah di Kabupaten Lebak sesuai dengan Misi Bupati Lebak.
4. Pelaksanaan Visi dan Misi Bupati Lebak.

Dipertigaan alun alun Rangkasbitung endang selaku ketua umum GMNl Lebak menyampaikan kepada media ,di Desa Jalupang Mulya kecamatan Leuwidamar,jalan poros yang panjangnya kurang lebih 2 km seperti sungai pindah atau kolam,dan sudah enam tahun tidak pernah ada pemeliharaan dan Pembangunan,padahal itu jalan menuju akses ke kota.

Sama halnya dengan Desa Cisimet kecamatan Lewidamar jalan rusak parah bergelombang dan berair.

Jangan sampai anggota DPRD hanya melakukan pembangunan di daerah tertentu yang terdapat keperluan pribadinya,anggota DPRD harus menjadi Representasi seluruh masyarakat Kabupaten Lebak. Pejuang pemikir pemikir pejuang (pungkasnya)

(Supriyanto)

Penulis:

Baca Juga